v DAMPAK KOPERASI TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SOSIAL
EKONOMI
1.Dampak Mikro
dari suatu Koperasi
Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan
perekonomiannya,
yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari
kegiatan
kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan
tersebut diterima oleh anggota dapat
Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan
peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah
yang
besar.
Melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.
Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi
koperasi
dapat secara serentak memberikan
kontribusi pada perkembangan social dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari
koperasi; pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang
ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki
dan meningkatkan pelayanan mereka.
2. Dampak Makro
dari Organisasi Koperasi
Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam
beberapa bidang :
1.
Politik
Kontribusi-kontribusi
yang potensial terhadap pembangunan “politik”, sejumlah harapan dari dampak
belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi secara aktif dalam
lembaga-lembaga kopersi yang diorganisasi secara demokratis.
2.
Sosial
Kontribusi-kontribusi
yang potensial terhadap pembangunan “social budaya”. Wadah ini sebagai
perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah
diharapkan akan bertitik tolak dari struktur social yang ada, dan akan
merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional
tanpa merusaknya.
3.
Ekonomi Sosial
Jika koperasi
berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang
secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan social.
4.
Ekonomi
Kontribusi-kontribusi
yang potensial terhadap pembangunan ekonomi
a. Perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan
menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan
memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.
b. Diversivikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan
dari bahan mentah.
c. Peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin,
dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.
d. Peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui
pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.
e. Transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan
kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang, melalui
pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat. f.
Pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi
pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling
membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen berbagai barang
dan jasa.
3. KOPERASI
SEBAGAI SARANA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Jika dilihat
dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan koperasi hal
tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam rangka melaksanakan
kebijakan pembangunan nasional. Ada 3 perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana pemerintah yang
diawasi Negara:
a. Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah
mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara
langsung dan secara administrasi untuk melaksanakan tugas khusus dan kegiatan
tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.
b. Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya,
dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para
anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampak-dampak yang berkaitan dengan
pembangunan.
c.
Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah secara
langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada
organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.
4. KONSEPSI PENGEMBANGAN KOPERASI
Suatu konsepsi
pemerintah yang konsisten dan bersifat umum mengenai usaha yang mendorong
secara tidak langsung pertumbuhan secara bertahap dan pengembangan sendiri dari
organisasi-organisasi koperasi terdiri atas:
1. Penggabungan-penggabungan secara sistematis dari berbagai kebijakan untuk
menciptakan kondisi-kondisi pokok, yang disesuaikan dengan situasi social
ekonomi dan budaya Negara-negara yang bersangkutan.
2. Menunjang pertumbuhan secara bertahap organisasi swadaya koperasi dan
gerakan koperasi.
5. KEBIJAKAN
KEBIJAKAN POKOK PEMERINTAH
Kebijakan-kebijakan
pokok pemerintah yang bersifat instrumental bagi terciptanya berbagai kondisi
pokok yang sesuai bagi pertumbuhan bertahap organisasi-organisasi swadaya
koperasi secara singkat diuraikan sbb :
a.
Peraturan-peraturan resmi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
memadai bagi perintisan dan pengembangan sendiri organisasi swadaya koperasi
dan gerakan koperasi.
b. Fasilitas-fasilitas berupa informasi, pendidikan dan latihan bagi calon
anggota, pengurus, manajemen organisasi-organisasi swadaya koperasi, juga untuk
orang-orang yang bertindak sebagai promoter-promotor usaha swadaya, yang
dipekerjakan pada berbagai lembaga pengembangan usaha swadaya.
c.
Fasilitas menyangkut pelayanan auditing dan konsultasi maupun bantuan
manajemen
d. Perlakuan yang sama atau yang bersifat preferensi
e.
Keringanan pembebasan pajak
f.
Bantuan-bantuan keuangan dalam bentuk kredit, subsidi, dan donasi untuk
kasus-kasus tertentu
g. Peraturan-peraturan antitrust
h. Struktur-stuktur lembaga-lembaga pengembangan swadaya.
6. PERTIKAIAN KONSEPSI
Mereka yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan
proyek-proyek pembangunan di Negara yang sedang berkembang menghadapi tugas
yang sulit untuk menciptakan keserasian antara dua tujuan yang satu sama lain
bertentangan :
Disatu pihak, proyek-proyek pembangunan harus dapat mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang cepat.
Dilain pihak, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan dampak
positif terhadap pola pengembangan suatu struktur sosial yang lebih baik
faktor-faktor yang menyababkan koperasi kurang berkembang pesat
Berikut ini faktor-faktor yang
menyababkan koperasi kurang berkembang pesat di Indonesia:
- Kurangnya penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan agar mau memliki organisasi usaha sendiri.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau berkecimpung secara langsung dalam oraganisasi koperasi serta lingkungan yang tidak mendukung berkembangnya koperasi karena dinilai kurang menguntungkan secara finansial
- Kurangnya dana dari pemerintah untuk memulai usaha ini disebabkan karena persyaratan yang terlampau susah dan cenderung tidak dapat dimengerti oleh para pelaku usaha seperti masyarakat.
- Kurangnya dana tambahan dari pemerintahan untuk operasional dan pemeliharaan mesin yang cenderung diawal produksi pasti membutuhkan biaya besar untuk menangani masalah tersebut
- Akibat dana yang kecil, mengakibatkan produksi yang dihasilkan koperasi juga sedikit, namun biaya produksi besar sehingga harga barang menjadi mahal dan tidak sanggup bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan negara lain.
- Orang-orang yang mengurus koperasi juga cenderung tidak kompeten, karena banyak anak-anak muda yang justru malah enggan mengurus kopeari dan malah orang yang sudah lanjut usia dan cenderung kurang berwawasan luas yang malah banyak berkecimpung dibidang ini, sehingga koperasi hanya terkenal di negara sendiri saja dan tidak bisa memperluas pangsa pasarnya ke kancah internasional
- Bertambahnya pesaing bisnis baru dan lebih kreatif yng berusaha mengambil pangsa pasar dari penjualan barang-barang hasil produksi koperasi
- Maraknya kebijakan impor yang dilakukan pemerintah, seperti impor kedelai, jagung dll yang harganya dijual jauh lebih murah ketimbang produk-produk koperasi yang harganya lebih mahal.
- Kurangnya promosi dan sosialisasi terhadap koperasi dan produk-produknya yang dipasarkan dimasyarakat karena mahalnya biaya pemasaran itu sendiri.
- Pengelolaaan yang tidak profesional dari masing-masing pihak yang biasanya lebih mementingkan ego pribadi dalam menjalankan koperasi tersebut.
v
Bagaimana pandangan perguruan tinggi,pemerintah,perbankan, dan masyarakat, menjadi sangat penting bagi perumbuhan koperasi bagi indonesia?
Bagaimana pandangan perguruan tinggi,pemerintah,perbankan, dan masyarakat, menjadi sangat penting bagi perumbuhan koperasi bagi indonesia?
Menurut saya peran peguruan tinggi,
pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan koperasi
di Indonesia karena koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan
akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat
pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka,
menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki
pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan
pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan
masyarakat Indonesia lainnya.Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika
masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit
mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di
masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan
sumberdaya produktif masih sangat nyata
referensi:
